A. Pengelolaan DAS
Pengelolaan DAS
adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber
daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktifitasnya, dengan tujuan
membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan
sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. pengelolaan DAS merupakan
upaya menjaga keseimbangan dan berfungsinya unsur-unsur tersebut dengan baik
sesuai dengan syarat yang diperlukan. Upaya pokok yang dilakukan dalam
pengelolaan DAS adalah melakukan :
(i)
pengelolaan lahan melalui usaha
konservasi tanah dalam arti luas
(ii)
pengelolaan air melalui pengembangan
sumberdaya air
(iii)
pengelolaan vegetasi khususnya
pengelolaan hutan yang memiliki fungsi perlindungan terhadap tanah dan air
(iv)
pembinaan kesadaran manusia dalam
pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana.
Stalling (1957) mengatakan tujuan
pengelolaan DAS adalah melakukan prinsip konservasi tanah dan air untuk
produksi air (kuantitas dan kualitas) serta pemeliharaan tanah (pencegahan
erosi dan banjir). Ini menunjukkan bahwa muara dari pengelolaan DAS adalah
mewujudkan kondisi optimal dari sumberdaya vegetasi, tanah dan air sehingga
memberikan manfaat yang maksimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia.
Peningkatan kesejahteraan manusia sangat tergantung kepada bentuk pengelolaan
sumber-sumber daya alam yang terdapat di dalam DAS (Nasoetion dan Anwar, 1981)
Pengelolaan DAS dapat dianggap
sebagai suatu sistem dengan input manajemen dan input alam untuk menghasilkan
barang dan jasa yang diperlukan baik di tempat (on site) maupun di luar
(off-site). Secara ekonomi ini berarti bentuk dari proses produksi dengan biaya
ekonomi untuk penggunaan input manajemen dan input alam serta hasil ekonomi
berupa nilai dari outputnya (Hulfschmidt, 1985).
Tujuan
pengelolaan DAS secara ringkas adalah :
(i)
menyediakan air, mengamankan
sumber-sumber air dan mengatur pemakaian air.
(ii)
menyelamatkan tanah dari erosi serta
meningkatkan dan mempertahankan kesuburan tanah.
(iii)
meningkatkan pendapatan masyarakat.
Untuk
mewujudkan tujuan ini maka perlu diperhatikan aspek-aspek seperti :
1. Aspek
fisik teknis yaitu pemolaan tata guna lahan sebagai prakondisi dalam
mengusahakan dan menerapkan teknik atau perlakuan yang tepat sehingga
pengelolaan DAS akan memberikan manfaat yang optimal dan kelestarian lingkungan
tercapai
2. Aspek
manusia, yaitu mengembangkan pengertian, kesadaran sikap dan kemauan agar
tindakan dan pengaruh terhadap sumberdaya alam di DAS dapat mendukung usaha dan
tujuan pengelolaan
3. Aspek
institusi yaitu menggerakkan aparatur sehingga struktur dan prosedur dapat
mewadahi penyelenggaraan pengelolaan DAS secara efektif dan efisien
4. Aspek
hukum, yaitu adanya peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan
pengelolaan DAS
B. Pengendalian Pengembangan Daerah Pesisir
Permasalahan umum saat ini dalam
pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang menjadi kendala dalam upaya
pengelolaan secara terpadu sumberdaya pesisir dan laut dalam menopang
perekonomian adalah:
1.
Rendahnya kualitas sumberdaya manusia.
Rendahnya kualitas SDM pada masyarakat
pesisir erat hubungannya dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, baik
pendidikan formal maupun non formal. Perhatian pemerintah terhadap pengembangan
kualitas SDM masyarakat pesisir masih rendah dan merupakan daerah terisolisir.
2.
Belum diterapkannya penataan ruang
pesisir dan laut secara baik.
Penyusunan tata ruang wilayah pesisir
dan laut sebagai salah satu usaha menekan terjadinya konflik kepentingan saat
aktifitas dan jumlah orang yang memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir semakin
hari semakin meningkat sedangkan daerah yang akan dimanfaatkan tetap dan
cenderung berkurang.
3.
Pencemaran daerah pesisir dan pantai.
Pencemaran daerah pesisir dan pantai
merupakan salah satu masalah serius yang menyebabkan tidak seimbangnya
ekosistem di daerah tersebut. Pencemaran bahan-bahan organik dan an organik
dari limbah rumah tangga dan pertambangan akan meningkatkan eutropikasi yang
menyebabkan ledakan populasi bakteri pengurai, yang akan berakhir pada
peningkatan konsumsi oksigen terlarut dalam jumlah besar sehingga oksigen
menjadi berkurang akan berakibat kematian ikan dan organisme yang hidup di
pesisir dan pantai.
4.
Erosi dan sedimentasi pantai .
Erosi pantai merupakan salah satu masalah serius
degradasi pantai. Selain proses-proses alami, seperti angin, arus, dan
gelombang, aktivitas manusia juga menjadi penyebab penting erosi pantai.
Selain itu, kegiatan reklamasi pantai dapat mengakibatkan perubahan pada
lingkungan pesisir, berupa peningkatan kekeruhan air dan pengendapan sedimen.
5. Peran serta masyarakat pesisir dalam pembangunan.
Di dalam pembangunan masyarakat pesisir
sesuai sifat, situasi dan kondisi yang ada, dijumpai berbagai kendala yang cukup
berat. Permasalahan tersebut antara lain daerah pesisir umumnya terisolasi,
sarana dan prasarana masih terbatas, keterampilan yang dimiliki penduduk
umumnya terbatas pada masalah penangkapan ikan sehingga kurang mendukung
diversifikasi kegiatan. Di samping itu pendidikan dan pengetahuan masyarakat
umumnya rendah
Strategi
- · Strategi Umum
Bertolak dengan kondisi umum,
permasalahan strategi, keunggulan, kelemahan, peluang dan tantangan, visi
danmisi serta pardigma penyelenggaraan otonomi khusus berdasarkan UU No. 21
tahun 2001, maka strategi kebijakan pembangunan yang akan ditempuh untuk
mempercepat penyelesaian permasalahan di Papua adalah melalui Program
Penanganan khusus papua, yang bertujuan mempercepat kerbedayaan masyarakat
setempat agar dapat berperan serta aktif dalam proses pembangunan.
Strategi kebijakan pembangunan daerah
harus diletakkan dalam kerangka penghormatan dan pengakuan terhadap
karakterisitik dan keanekaragaman masyarakat dan zona ekologis penduduk asli
Papua. Ini berarti setiap perumusan strategi kebijakan serta
langkah-langkah operasionalnya sangat variatif lokal sesuai dengan kondisi
obyektif wilayah budaya dan potensi alam lokal. Langkah-langkah
percepatan pemberdayaan masyarakat bertolak dari titik yang berbeda-beda,
sehingga intervensi anatara satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam,
dan target-target pencapaiannya juga berbeda.
Dengan kondisi yang ada di Papua yang
mempunyai kelemahan-kelemahan sangat sulit untuk menentukan pilihan strategi
pokok. Dari dua stategi pokok yang popular dipakai mana yang harus
dipilih apakah startegi pemerataan dan strategi pertumbuhan. Apabila
memakai strategi pemerataan berarti kita harus membangun seluruh sector secara
merata, hal ini mengahadapi kendala antara lain pembiayaan pembangunan.
Meskipun kita telah mendapatkan pembiayaan pembangunan yang besar dengan
ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Khusus yang mendapat dana otonomi khusus,
namun biaya tersbut belum cukup besar apabila kita harus menerapkan strategi
pemerataan pembangunan di semua sector di seluruh wilayah Papua yang sangat
luas, hal ini sangat tidak efisien. Demikian pula kalai kita menerapkan
strategi pertumbuhan berarti kita mengulang pembangunan decade yang lalu, yaitu
terjadinya kesenjangan di berbagai hal antara lain kesenjangan antar sector,
kesenjangan antar wilayah, kesenjangan pendapatan antar penduduk.
Strategi yang paling baik dalam
menghadai kondisi di Papua adalah kombinasi antara dua strategi tersebut yaitu
mengkombinasikan antara pemerataan dan perrtumbuhan. Strategi pokok
tersebut didalam Pola Dasar Pembangunan Provinsi papua yaitu : Keserasian
pendekatan kawasan yang bertumpu pada aspek manusia (mikro spasial) dan
pendekatan pertumbuhan yang bertumpu pada sector potensial (makro sektoral).
- · Strategi Khusus
Untuk selanjutnya strategi pokok
tersebut dijabarkan dalam strategi-strategi khusus dan kebijakan-kebijakan yang
lebih rinci sehingga dapat lebih operasional.
Atas dasar strategi pokok tersebut,
kemudaian dijabarkan kedalam strategi khusus dengan empat program prioritas,
salah satunya adalah Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir
Sesuai dengan visi dan misi pembangunan
yang akan datang dititik beratkan pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat
diharapkan masyarakat pesisir tidak hanya obyek pembangunan tetapi juga harus
berperan sebagai subyek pembangunan dari masyarakat untuk masyarakat.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu
suatu kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah dengan harapan kegiatan tersebut baik
secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi masyarakat sasaran
sehingga masyarakat secara pro aktif berpartisipasi mengembangkan
kegiatan-kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang indikatornya berupa tersalurnya
tenaga kerja, meningkatnya distribusi pendapatan (income) bagi masyarakat dan
Negara, terciptanya pemerataan pendapatan, sandang dan pangan, kesehatan,
hubungan social, keamanan dan lainnya.
Untuk dapat berkembang pemberdayaan
ekonomi masyarakat pesisir ada beberapa yang dapat dilakukan yaitu :
·
Penyediaan Informasi potensi ekonomi dan tehnologi
·
Pendidikan dan Latihan untuk meningkatkan keteranpilan manajerial
·
Pembangunan/ penyediaan infra struktur seperti jalan dan jemabatan,
transportasi
·
Penyediaan kredit melalui Lembaga Keuangan
·
Penyediaan atau subsidi saranan produksi
·
Penetapan harga minimum
Program pemberdayaan ekonomi rakyat
bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas
pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Pemberdayaan ekonomi
rakyat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, memperkuat basisi
ekonomi daerah dan pemanfaatan sumberrdaya daerah secara efesien dan
berkelanjutan. Mendorong usaha kecil, menengah dan koperasi untuk
berkembang dan berperan dalam pembangunan ekonomi, serta mampu mendorong
berkembangnya ekonomi daerah dan mampu pula menciptakan lapangan kerja dan
kesempatan berusaha. Kesempatan dan lapangan kerja difokuskan pada upaya
menjadikan masyarakat Papua mampu mengelola sumber daya alam.
Pembangunan Kelautan
Profil pembangunan kelautan Indonesia ke
depan adalah suatu sistem pembangunan yang memanfaatkan ekosistem laut beserta
segenap sumberdaya yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bangsa
secara berkelanjutan(on a sustainable basis).
Profil pembangunan bidang kelautan dapat
dijabarkan ke dalam lima tujuan yang harus dicapai, yaitu: (1) meningkatnya
kesejahteraan masyarakat pesisir, (2) meningkatnya peran sektor kelautan
seba-gai sumber pertumbuhan ekonomi, (3) peningkatan gizi masyarakat melalui
peningkatan konsumsi ikan, (4) pemeliharaan dan peningkatan daya dukung serta
kualitas lingkungannya, dan (5) peningkatan peran laut sebagai pemersatu
bangsa.
Beberapa hal yang menjadi perhatian
dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut Kabuapten Mimika antara lain:
1.
Penataan Ruang, yang meliputi dua aspek penataan ruang sejalan dengan perundangan di
atas, yaitu berkaitan dengan pengaturan fungsi-fungsi pesisir pantai serta
penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi tata ruang kawasan/lahan
dalam rangka penyusunan rencana tata ruang.
2.
Lingkungan,
terutama dimensi persoalan lingkungan pesisir tidak bisa di lihat pada kondisi
lokal namun menyangkut sistem yang luas, dalam hal keterkaitan ekosistem yang
lebih luas. Dari sudut lingkungan wilayah pesisir Kabupaten Mimika sangat
rentan terpengaruh terhadap arus perubahan kegiatan perkotaan dan
masyarakatnya.
3. Permukiman,
khususnya permukiman di wilayah pesisir pada beberapa distrik melalui suatu
perencanaan sehingga menciptakan pola pemukiman yang sesuai dengan tata ruang
untuk pemukiman wilayah pesisir.
4. Sarana dan prasarana, terutama sarana dan prasarana umum yang terbangun di kawasan pesisir
masih belum seimbang.
5. Sumber air bersih, yaitu perlu adanya pemikiran-pemikiran pengembangan teknologi terapan
untuk mengatasi kelangkaan air bersih dalam perencanaan pengembangan kawasan
pesisir yang semakin lama akan semakin padat.
Pariwisata, yaitu kegiatan pariwisata harus dikelola dengan baik
dan menempatkan masyarakat setempat sebagai bagian dari pelaku kegiatan.
No comments:
Post a Comment